Maaf Saja Tidak Cukup

Kolom Catatan Pinggir Goenawan Mohamad (GM) yang berjudul “Maaf” menuai banyak reaksi. Esai itu hendak merespons wacana agar Presiden Joko Widodo, atas nama pemerintah Indonesia, meminta maaf kepada korban dan keluarga pembantaian 1965. GM mempertanyakan: “Kepala Negara meminta maaf? Untuk apa? Untuk kejahatan yang bukan kejahatannya, atas nama Negara yang sebenarnya tak bisa diwakilinya?”

Dalam esai lainnya, GM berpendapat bahwa kejahatan negara di pertengahan 1960-an, di bawah rezim Soeharto, tak bisa diteruskan jadi dosa pemerintah sekarang yang justru lahir setelah menjatuhkan Orde Baru. Baginya, permintaan maaf dari negara yang sekarang justru melepaskan kaitan rezim Soeharto dengan kekejaman di tahun 1960-an yang lalu.

Esai itu menuai banyak kritik. Coen Husain Pontoh berpendapat, para “pemenang” sejarah itu enggan minta maaf karena mereka merasa tidak bersalah. Selain itu, karena permintaan maaf berkaitan dengan eksistensi mendasar kiprahnya selama ini. Muhammad Al-Fayyadl menyoroti kerancuan yang diidap oleh esai GM dalam memahami konsep Jacques Derrida tentang dekonstruksi “pemaafan”.

Andi Fadlan Irwan berpendapat debat soal apakah negara itu universal atau partikular dengan mengutip pemikir seperti Hegel atau Marx itu tidak perlu. Maaf, baginya, harus melampaui itu semua. Ia justru mempertanyakan: “Siapa lagi yang berhak mengungkapkan penyesalan atas apa yang pernah terjadi di masa lalu jika bukan sebuah sistem yang didaulat semua orang sebagai representasi kepentingannya (yang kita sebut negara) itu?”

Saya lahir dan besar di masa rezim Orde Baru. Pengetahuan saya tentang sejarah 1965 adalah dari bahan-bahan sejarah yang telah dimanipulasi sesuai keinginan Soeharto.

Untungnya, Bapak yang mengalami dan menyaksikan peristiwa 1965 banyak cerita. Ia berpendapat Soeharto melakukan kudeta pada Soekarno dan dialah dalang peristiwa 1965. Di rumah, Bapak menyimpan banyak buku sejarah, di antaranya biografi Jenderal A.H. Nasution dan Jenderal Ahmad Yani. Meski bekerja sebagai akuntan, ia menyukai sejarah. Secara politik, ia pendukung Soekarno. Ketika terjadi peristiwa 1965 itu, buku Di Bawah Bendera Revolusi yang berisi tulisan dan pidato Soekarno ia kubur untuk menghindari penangkapan oleh tentara.

Karena itu, saya tumbuh dengan kepercayaan bahwa Soeharto adalah aktor utama pembantaian 1965. Keyakinan itu menguat ketika era reformasi setelah jatuhnya Soeharto, banyak buku sejarah yang diterbitkan yang mengungkap peran Soeharto dalam pembantaian 1965. Buku-buku itu menjadi kritik bagi buku sejarah resmi versi sejarawan Orde Baru yang menuduh PKI sebagai pihak yang berusaha menggulingkan kekuasaan dan karena itu menjadi dasar bagi Soeharto atas tindakan-tindakannya di sekitar pembantaian 1965.

Saya sebenarnya berharap Soeharto diadili. Bukan hanya karena korupsinya, tapi karena pembantaian yang dilakukan oleh rezimnya dalam kurun 1960-an itu. Sayangnya, meski negara kini telah menjadi demokratis, upaya itu tak mudah. Berbagai upaya mengungkap sejumlah pelanggaran hak asasi manusia di masa Orde Baru berhenti di tengah jalan. Upaya mengadili orang-orang yang dituduh menjadi pelakunya, yang sebagian masih hidup hingga kini, terganjal berbagai manuver politik. Bahkan, upaya rekonsiliasi terkait peristiwa 1965 pun tak mudah dilakukan.

Tanpa pengadilan, pembantaian 1965 menjadi tak jelas benar siapa pelakunya dan siapa yang bersalah. Sebenarnya, komisi rekonsiliasi bisa menjadi pintu masuk penyelesaian. Para pelaku akan diampuni jika mau mengakui kesalahannya. Dan para korban dan keluarganya dalam banyak kesempatan telah menyatakan kesiapan untuk memaafkan. Lalu bagaimana rekonsiliasi hendak dilakukan kalau negara masih tak merasa bersalah? Bagaimana buku sejarah hendak diluruskan kalau negara tak mengakui kesalahan dan meminta maaf?

Tanpa pernah tahu siapa yang sesungguhnya bersalah, banyak orang terutama di pemerintahan dan militer sampai hari ini membenarkan kekejaman dan pembantaian 1965. Selain itu, aturan terkait pelarangan komunisme yang menjadi pembenaran kekejaman 1965 masih berlaku, misalnya di KUHP. Doktrin anti-komunis masih terasa kuat baik di militer maupun di kepolisian.

Pada pertengahan Maret 2000, Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan minta maaf kepada para korban kekejaman 1965. Sebagai tokoh NU, ia juga mengakui banyak anggota NU ikut dalam pembantaian orang-orang PKI atau yang dianggap PKI. Gus Dur juga mengusulkan pencabutan TAP MPRS XXV Tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan pelarangan penyebaran ide Marxisme yang menurutnya sudah kadaluarsa itu. Sayangnya, usulan itu ditolak oleh mayoritas anggota DPR dan MPR ketika itu.

Ke depan, saya berharap sikap yang diperlihatkan Gus Dur itu terlembagakan menjadi sikap institusi negara baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Karena dengan cara demikianlah, saya kira, peristiwa 1965 bisa benar-benar terselesaikan. Melihat polemik yang terjadi saat ini, upaya ke arah itu agaknya masih jauh panggang dari api.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s